Jember, pcnujember.or.id
Ketatnya persaingan pasar kerja di dalam negeri dan iming gaji besar di luar negeri, salah satu faktor yang menyebabkan banyak WNI memutuskan menjadi TKI di beberapa negara, yang kita kenal dengan pekerja migran.
Fenomena pekerja migran ini memantik perhatian Kopri PMII Jember, atas beberapa permasalahan yang dialami oleh pekerja migran perempuan.
Oleh karena itu Kopri PMII Jember menggelar kongkow daring membahas ”Pekerja Migran Indonesia dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Hari ini”, bersama Direktur Migrant Care Indonesia, Anis Hidayah, Rabu (22/04) malam, via aplikasi zoom.
Rofidatul Hasanah, ketua Kopri PMII Jember mengatakan, dialog daring ini adalah bagian dari perhatian Kopri PMII setelah melihat permasalahan buruh migran yang cukup memprihatinkan.
“Pengawalan terhadap kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak mereka masih sangat minim. Padahal menurut data BNP2TKI, 69% dari pekerja migran Indonesia merupakan kaum perempuan,” ungkapnya.
Baca Juga: Kopri PMII Bahas “Sustainable Developmet Goals dan Covid-19: Menjaga Kesetaraan Gender”
Perempuan yang akrab disapa Rofi itu melanjutkan, di tengah Pandemi covid 19 ini, tercatat sebanyak 536 WNI di luar negeri tertular virus covid 19. Hal tersebut menambah keterpurukan pekerja migran.
“Jangan sampai pahlawan devisa negara malah menjadi korban. Tentu ini juga harus menjadi perhatian bagi kader-kader Kopri, khususnya kader kopri Jember, sehingga cara yang bisa dilakukan saat ini adalah pengawalan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pemenuhan hak mereka.” lanjutnya.
Anis Hidayah menjelaskan, permasalahan pekerja migran terutama perempuan sangat komplek, apalagi setelah covid-19 menerjang berbagai negara, menambah lagi deretan masalah pekerja migran perempuan.
Lebih lanjut, Anis manyampaikan, ada tiga isu strategis terkait dengan covid 19 dan pekerja migran.
Pertama, masalah besar terkait pendataan, Bank dunia semisal menyebut jumlah pekerja migran Indonesia di berbagai negara mencapai angka 9 juta, namun berbeda dengan instansi pemerintah kita (BNP2TKI, Kemenaker dan Kemenlu) mereka semua memegang data, yang menjadi masalah datanya itu berbeda.
Kedua, seperti halnya saya katakan di awal, kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan covid 19 tentang pemulangan pekerja migran terlambat. Meskipun demikian hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah evakuasi WNI yang positif corona di berbagai sektor pekerjaan telah berjalan, peling tidak ada tiga periode pemulangan pekerja migran Indonesia dari kapal.
Ketiga, bagaimana Indonesia menyiapkan strategi pemulangan pekerja migran, yang di negara tempat mereka bekerja telah membuat kebijakan semisal lock down, itu juga harus difikirkan pemerintah. untuk memastikan kepulangan mereka selamat sampai indonesia.
Baca juga: Diskusi Online PMII Mandala “Dampak Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”
“Dalam kasus ini sampai pertengahan April, menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat ada 35.000 pekerja migran kita yang dipulangkan dari berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Italia, Taiwan dll. Namun yang terbesar adalah Malaysia, sekitar 11.000 pekerja,” Jelas Anis.
Di akhir diskusi, Direktur Migrant Care Indonesia itu menyampaikan dirinya merasa senang, Kopri PMII Jember telah bersedia membahas isu ini, karena perlu banyak orang untuk bersama-sama memikirkan permasalahan pekerja migran.
“Mudah-mudahan kita dipertemukan di forum yang lain,” Harapnya saat menutup dialog.
Pewarta: Winatafendi
Editor: Iqbal
Baca juga: Strategi PMII dalam Menghadapi Era Sains dan Teknologi
